Rabu, 03/Apr/2019 1424 WIB JAKARTA - Penggunaan safety belt telah di atur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 289 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima pulu ribu rupiah.""Maka dari itu, gunakan safety belt anda sebagai penyelamat nyawa anda ! jadikan diri anda sebagai pelopor keselamatan di jalan raya," ajak muhammad Izzi dan juga tri susilo hidayati di Polri menyebutkan, ada ribuan korban meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan rata. Termasuk mereka yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dengan baik dan banyak korban kecelakaan akibat tidak menggunakan safety belt. Fungsi safety belt yakni sebagai pelindung tubuh yang dikenakan pada saat mengendarai mobil. "Berbentuk sabuk/selempang yang termasuk dalam perlengkapan kendaraan terbuat dari bahan keras dan lentur."Jangan sampai tidak menggunakan safety belt saat berkendara. Tidak menggunakan safety belt saat berkendara sama saja dengan menghilangkan nyawa kita. Sebab berdasarkan fungsi yang sudah dijelaskan di atas. Penggunaan safety belt adalah sangat penting bagi keselamatan pengguna kendaraan bermotor roda yang tidak menggunakan safety belt akan meluncur keras menumbuk apa aja yang ada di depannya, sedangkan penumpang dengan safety belt akan tetap bertahan dikursi karena adanya energi kinetik tubuh diredam safety belt.helmi
1pasal : Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a Z8358DY 25/9/2020 E8782683 22768 0041241283 AGAN HADI TANGGERANG 1 pasal : Pasal 289 Jo Pasal 106 ayat (6) BG8860UQ E8861360 22955 0040879203 OJI PANDEGELANG B7053IL E8861366 22955 0041020714 EMAN SULAEMAN B9317UVY E8861367 22955 0041020802 JAJULI UULAJ TH 2009 Pasal 289 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah Sumber Ditlantas Polda Jatim , Subscribe to receive free email updates Hatihati pak sopir, kamu bisa jadi target tilang pak polisi karena melanggar pasal 303 jo pasal 137 ayat huruf a, b dan c. 12. Pengendara dibawah umur. Selain bahaya, pengendara juga pasti akan ditilang polisi yang bertugas. Apalagi saat razia. Bisa kena pasal karena tidak memiliki SIM pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 dengan denda Rp 1.000.000 Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan, serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. Walaupun demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting, namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan 23 raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian, tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Kenyataan dalam sehari-hari dalam hal penerapan atau penegakan undang-undang lalu lintas belum maksimal karena dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, pada kenyataan yang ada, anggota kepolisian hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan untuk tidak dilakukan penilangan, dan uang tersebut digunakan sebagai uang saku pribadi anggota polisi tersebut. Hal ini banyak terjadi sesuai dengan kenyataan bahkan pengakuan dari para pelaku pelanggaran. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah baik terhadap undang-undangnya, maupun juga dari penegak hukumnya, sehingga penerapan undang-undang ini tidak berjalan efektif. Seharusnya, Undang-Undang bahkan 24 Penegak Hukumnya, harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan yakni sebagai, “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sejalan dengan pemerintah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Sehingga, dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas, yaitu sebagai berikut a. Manusia Sebagai Pengguna Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang. 25 b. Kendaraan Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. c. Jalan Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Penulis mencoba menjabarkan penerapan yang penulis analisis dalam Pasal 245 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu dengan konsep sebagai berikut 1 Manajemen Lalu Lintas Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan 26 a Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan. b Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu. c Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. d Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. 2 Perencanaan Lalu Lintas Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program 27 perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat. 3 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. 4 Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas a Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada 28 ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan. b Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 5 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas a Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. b Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas 29 Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam UU LLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara warga pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari UU LLAJ yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam UU LLAJ ini, terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokkan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran, diantaranya 1 Berlaku Bagi Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada Fungsi rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi dikenakan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. jo pasal 28 ayat 2 Rp. dalam pasal ini memberikan penjelasan bahwa 30 setiap orang yang oleh karena perbuatannya mengakibatkan hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. 2 Setiap Pengguna Jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 3, yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat 3 Rp. Untuk itu penerapan Pasal ini khusus terhadap para pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan kepada pengguna jalan. 3 Setiap Pengemudi Disini di tujukan kepada setiap pengendara yang tidak, memiliki SIM Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di kenakan pidana kurungan 4 bulan dan denda Rp. tidak membawa SIM Pasal 288 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 5 hrf b dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Pasal 288 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 5 huruf a. Rp. Tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo Pasal 68 ayat 1 dikenakan pidana kurungan 2 bulan dan denda Rp. Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; bumper tanduk atau lampu menyilaukan Pasal 279 jo Pasal 58 dikenakan 31 pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp. Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 Ayat 6 dekenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 ayat 1 jo pasal 107ayat 1 dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. apabila akibat yang ditimbulkan oleh karena hal tersebut, mungkin akan lebih berat jumlah pidananya. Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat 6 jo pasal 106 4 huruf h dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. Selain sepeda motor mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm Pasal 290 jo Pasal 106 ayat 7 dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. Untuk yang melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat 3 jo Pasal 106 ayat 4 huruf e dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. Yang Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Pasal 287 ayat 5 jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau pasal 115 huruf a dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 ayat 1 dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp Tidak memberikan isyarat saatakan 32 ber[pindah lajur atau bergerak kesamping Pasal 295 jo pasal 112 ayat 2 dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan Pasal 287 ayat 1 jo pasal 106 4 huruf a dan Pasal 106 ayat 4 huruf b dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat 2 jo pasal 106 4 huruf c dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau Rp Mengemudi tidak Wajar- Melakukan kegiatan lain saat mengemudi dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 1 dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain Pasal 296 jo pasal 114 huruf a dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau Rp Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan Pasal 298 jo pasal 121 ayat 1 Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri adalah sebagai berikut 33 1 Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas 2 Ambulans yang mengangkut orang sakit 3 Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas 4 Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia 5 Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu Negara 6 Iring-iringan Pengantar Jenazah 7 Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat 4 jo Pasal 59 dan pasal 106 4 huruf f jo Pasal 134 dan pasal 135. Rp Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat 2 dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp Atas penjelasan tersebut untuk penerapan khususnya sanksi dapat dilakukan dengan proses acara biasa, singkat dan cepat. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kemudian oleh kepolisian di limpahkan kekejaksaan oleh kejaksaan dibuatlah surat dakwaan kemudian oleh terdakwa dapat melakukan pleidoi/surat pembelaan atas dakwaan, kemudian pembuktian dan terakhir adalah putusan. Atas putusan tingkat pertama dapat dimintakan permohonan banding ke pengadilan tinggi, selanjudnya atas putusan pengadilan tinggi dapat dimintakan permohonan kasasi ke mahkama agung, oleh putusan kasasi, masih dapat mengajukan 34 PK sebagai upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan oleh terdakwa atas putusan kasasi. Proses selanjutnya adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim oleh kejaksaan.17F8831944 22955 0040515715 HITAQI MILLATA PLOSOKUNING V MINOMARTANI Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum AB1219XU Rp 99,000 Rp 1,000 3 HK 18 F8831947 22955 0040515619 BUDI SETIAWAN SIROWO DS KLEPU KRANGGAN Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum.